Hukum Pertanahan

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Sejarah

Pada dasarnya adalah sejarah pencarian format penataan pertanahan nasional, yang

merentang jauh ke belakang dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, lahirnya

Undang-Undang Pokok Agraria hingga fungsinya yang diemban sekarang ini.

1.      Tahun2015  
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berubah menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria yang berfungsi  Tata Ruang  dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan pada 21 Januari 2015.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai Fungsi:

a.       Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang tata ruang, infrastruktur keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah;

b.      Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

c.       Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

d.      Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

e.       Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan

f.       Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Badan Pertanahan Nasional mempunyai Fungsi:

a.       Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;

b.      Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;

c.       Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

d.      Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;

e.       Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;

f.       Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

g.      Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;

h.      Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;

i.        Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;

j.        Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan

k.      Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

2.      Periode 2013 – 2015

Pada 2 Oktober 2013 terbit Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan

Pertanahan Nasional yang mengatur fungsi Badan Pertanahan Nasional sebagai

berikut:

a.       Penyusunan dan penetapan kebijakan nasional di bidang pertanahan;

b.      Pelaksanaan koordinasi kebijakan, rencana, program, kegiatan dan kerja sama di bidang pertanahan;

c.       Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN RI;

d.      Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;

e.        Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

f.       Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;

g.      Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi;

h.      Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;

i. Pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;

i.        Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;

j.        Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

k.      Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

l.        Pelaksanaan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan; dan

m.    Penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.      Periode 2006 – 2013

Pada 11 April 2006 terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan

Pertanahan Nasional yang menguatkan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, di

mana tugas yang diemban BPN RI juga menjadi semakin luas. BPN RI bertanggung

jawab langsung kepada Presiden, dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang

pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, dengan fungsi:

a.       Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;

b.      Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;

c.       Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan;

d.      Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;

e.       Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaandi bidang pertanahan.

f.       Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;

g.      Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus;

h.      Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan;

i.        Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;

4.      Periode 2000 – 2006

Pada periode ini Badan Pertanahan Nasional beberapa kali mengalami perubahan struktur

organisasi. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan

Nasional mengubah struktur organisasi eselon satu di Badan Pertanahan Nasional.

Namun yang lebih mendasar adalah Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang

Pelaksanaan Otonomi Daerah Dibidang Pertanahan. Disusul kemudian terbit Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang

Pertanahan memposisikan BPN sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di

bidang pertanahan.

Sejarah Kebijakan Pertanahan

Periode 2005-kini: Periode 1997-2005: Periode 1967-1997: Periode 1960-1967: Periode 1945 -1960:

Pada periode ini, kebijakan pertanahan diarahkan pada "tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat". Periode ini ditandai dengan kebijakan penertiban tanah terlantar, penyelesaian sengketa, redistribusi tanah, peningkatan legalisasi aset-tanah masyarakat yang diimplementasikan melalui Reforma Agraria. Di awal era reformasi, kebijakan pertanahan lebih diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat, yang menekankan pada pendaftaran tanah yang dikuasai/dimiliki golongan golongan tidak mampu. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, pada periode ini pembangunan pertanahan diarahkan untuk mendukung kebijakan penanaman modal atau investasi, tanpa meninggalkan kebijakan untuk sertipikasi tanah-tanah golongan ekonomi lemah. Di masa ini, kebijakannya melanjutkan kenijakan yang telah dijalankan sebelumnya, dalam periode ini kebijakan diarahkan pada distribusi dan redistribusi tanah oleh negara yang diperuntukkan kepada petani gurem/petani penggarap dan buruh tani. Periode ini dikenal dengan periode Land Reform. Kebijakan pertanahan periode ini difokuskan pada pembenahan penguasaan dan pemilikan dari sistem kolonialis menjadi sistem nasional. Dalam periode ini penguasaan dan kepemilikan asing dinasionalisasi. Dan penguasaan, pemilikan tanah luas, perdikan, swapraja, partikelir, dan lainnya yang tidak sesuai dengan jiwa kemerdekaan diatur kembali penggunaan dan penguasaanya oleh negara untuk kepentingan nasional

B.     Pendapat Para Ahli

1.      Effendi Perangin  menyatakan bahwa Hukum Tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum yang hubungan-hubungan hukum yang konkret.

2.      Menurut  Boedi Harsono, Pengertian Hukum Agraria adalah Keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai agraria. Agraria ini meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bahkan dalam batas-batas yang ditentukan, serta mengenai ruang angkasa.

3.      S. J. Fockema Andrea mengemukakan pengertian hukum agraria. Hukum agrarian adalah keseluruhan peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum (hukum perdata dan hukum pemerintahan) dimana disajikan sebagai suatu kesatuan untuk keperluan studi tertentu yang bertalian dengan pertanian dan pemilikan hak atas tanah.

4.      Dalam Seminar Tata Guna Sumber Alam 1 pada Tahun 1967, Pengertian Hukum Agraria adalah hukum yang mengatur tanah dan hak-hak agraria lainnya, wewenang menggunakan tanah, hubungan manusia dengan tanah. Objeknya ialah tanah dan segala sesuatu yang bertalian dengan tanah dan lingkungan sekitarnya.

5.      Gouw Giok Siong, Pengertian Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai agraria secara lebih luas, tidak hanya mengenai tanah saja. Misalnya persoalan jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit atau ikatan panen, sewa menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya.

C.    Dasar hukum pertanahan.

Menurut UUPA

Dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang bertujuan:

1.      Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional

2.      Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan

3.      Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat.

Berdasarkan tujuan pembentukan UUPA tersebut maka seharusnyalah kaidah-kaidah hukum

agraria dibicarakan oleh suatu cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri, yaitu cabang ilmu

hukum agraria. Menurut Prof Suhardi, bahwa untuk dapat menjadi suatu cabang ilmu harus

memenuhi persyaratan ilmiah yaitu:

1.      Persyaratan obyek materiil

Yaitu bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

2.      Persyaratan obyek formal

Yaitu UUPA sebagai pedoman atau dasar dalam penyusunan hukum agraria nasional.

      Berdirinya cabang ilmu hukum agraria kiranya menjadi sebuah tuntutan atau keharusan, karena:

1.      Persoalan agraria mempunyai arti penting bagi bangsa dan negara agraris.

2.      Dengan adanya kesatuan/kebulatan, akan memudahkan bagi semua pihak untuk mempelajarainya.Disamping masalah agraria yang mempunyai sifat religius, masalah tanah adalah soal masyarakat bukan persoalan perseorangan.

Dasar hukum dalam hak pertanahan

1.      Hak-hak atas tanah primer yaitu hak-hak atas tanah yang diberikan oleh Negara Jenis Hak atas Tanahnya:

a.       Hak Milik - Pasal 20-27 UUPA

b.      Hak Guna Usaha - Pasal 28-34 UUPA - Pasal 2-18 PP No. 40/1996

c.       Hak Guna Bangunan - Pasal 35-40 UUPA - Pasal 19-38 PP No. 40/1996

d.      Hak Pakai - Pasal 41-43 UUPA - Pasal 39-58 PP No. 40/1996

2.      Hak Sekunder Jenis Hak atas Tanahnya:

a.       Guna Bangunan - Pasal 37 UUPA - Pasal 24 PP No. 40/1996

b.      Hak Pakai - Pasal 41 UUPA - Pasal 44 PP No. 40/1996

c.       Hak Sewa - Pasal 44-45 dan 53 UUPA

d.      Hak Usaha Bagi Hasil - Pasal 53 UUPA

e.       Hak Gadai atas Tanah - Pasal 53 UUPA

f.       Hak Menumpang - Pasal 53 UUPA Hak-hak atas tanah yang bersumber pada hak pihak lain

3.      Hak Lainnya Hak-hak atas tanah lainnya yang memberi sebagian wewenang maupun tidak memberi wewenang secara langsung kepada pemegang haknya. Jenis Hak atas Tanahnya:

a.       Hak atas Tanah Wakaf

b.      Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

c.       Hak Tanggungan.